Rumusan Arah Reformasi Indonesia Dalam Kebijaksanaan


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengertian reformasi sangat beragam, intinya reformasi adalah proses dilakukan untuk merubah struktur, prosedur, sikap dan perilaku birokrat publik dalam rangka meningkatkan efektivitas guna rencana pembangunan yang dicapai. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dimana kondisi ekonomi, pemberdayaan masyarakat, menciptakan demokrasi yang sangat vital adalah dinamika dari Administrasi Publik di Indonesia itu sendiri. Administrasi publik diadakan untuk untuk memberikan pelayanan publik yang mana manfaatnya dapat dirasakan masyarakat setelah pemerintah meningkatkan profesionalismenya, menerapkan tehnik efesiensi dan efektivitas lebih menguntungkan manakala dapat mencerahkan masyarakat untuk menerima dan menjalankan sebagian dari tanggung jawab Administrasi tersebut. Sehingga apa yang disebut organized dampaknya melalui pelayanan – pelayanan publiknya dapat menciptakan demokrasi.

Didalam pelayanan publik dapat menciptakan demokrasi tersebut, karena didalam pelayanan publik membedakan individu satu dengan individu yang lain tidak memprioritaskan suatu individu apapun status dari individu tersebut. Menurut Gray menjelaskan peran Administrasi Publik dalam masyarakat ialah sebagai penjamin distribusi pemerataan distribusi pendapatan nasional kepada kelompok masyarakat miskin secara berkeadilan, yang melindungi hak – hak masyarakat atas kepemilikan kekayaan serta menjamin kebebasan masyarakat untuk melaksanakan tanggung jawab atas diri mereka sendiri. Dimana didalam kehidupan individu mempunyai peranan penting , karena sebenarnya publik itu sendiri merupakan bentuk kehidupan antar individu dalam suatu sistem.

1.2 Perkembangan Reformasi Administrasi Publik di Indonesia

Orientasi Administrasi Publik sekarang ini diarahkan kepada kepentingan dan penekanan pada peranan publik untuk mencapai tujuan. Peranan Administrsi Publik pada dasarnya untuk mencapai secara efesien dan efektif. Oleh karena itu setiap kegiatan dalam Administrasi Publik diupayakan tercapainya tujuan sesuai dengan yang direncanakan dan mengandung rasio terbaik antara output dan input. Nicholas Hendry memberi rujukan tentang ruang lingkup Administrasi Publik.

  1. Organisasi Publik pada prinsipnya berkenaan dengan model – model birokrasi
  2. Manajemen Public, yaitu berkenaan dengan sistem ilmu dan manajemen, evaluasi program dan produktivitas, anggaran publik dan menejemen SDM
  3. Implementasi, yaitu menyangkut pendekatan terhadap kebijakan publik dan implementasinya, privatisasi administrasi antar pemerintahan

Adapun reformasi yang harus dalam birokrasi ialah

­   Kepastian hukum,

­   Akuntabilitas

­   Keterbukaan

­   Profesionalisme

­   Partisipasi

BAB II

Pembahasan

Setiap aktivis yang kompleks dan rutin sifatnya, sehingga memerlukan koordinasi yang tepat terhadap aktivis organisasi – organisasi dan sangat terspeliassas maka bentuk organisasiyang diterapkan adalah birokrasi. Organisasi birokrasi menurut Weber mendasarkan biro pada hubungan kewenangan di dalam menempatkan, mengangkat stilah ‘kebijakan’ yang dimaksud dalam materi ini disepadankan dengan kata bahasa Inggris ‘policy’ yang dibedakan dari kata ‘wisdom’ yang berarti ‘kebijaksanaan’ atau ‘kearifan’. Kebijakan sosial terdiri dari dua kata yang memiliki banyak makna, yakni kata ‘kebijakan’ dan kata ‘sosial’ (social).
Analisis kebijakan pemerintahan adalah usaha terencana yang berkaitan dengan pemberian penjelasan (explanation) dan preskripsi atau rekomendasi (prescription or recommendation) terhadap konsekuensi-konsekuensi kebijakan pemerintahan yang telah diterapkan. Penelaahan terhadap kebijakan pemerintahan tersebut didasari oleh oleh prinsip-prinsip umum yang dibuat berdasarkan pilihan-pilihan tindakan sebagai berikut: Penelitian dan rasionalisasi yang dilakukan untuk menjamin keilmiahan dari analisis yang dilakukan, orientasi nilai yang dijadikan patokan atau kriteria untuk menilai kebijakan pemerintahan tersebut berdasarkan nilai benar dan salah, dan pertimbangan politik yang umumnya dijadikan landasan untuk menjamin keamanan dan stabilitas. Akan, tetapi, pada makalah hanya akan memfokuskan pembahasan pada “Analisis Kebijakan Pemerintahan Melalui Pendekatan Empirik” mengingat pembahasan mengenai Pendekatan Kebijakan Pemerintahan yang begitu beragam dan amat luas. Bukan lagi rahasia umum bahwa begitu panjang daftar kebijakan pemerintahan di negeri ini yang tidak terlaksana sebagaimana yang diharapkan. Idealnya, suatu kebijakan pemerintahan harus diimplemetasikan secara utuh. Akan tetapi, bukan lagi sesuatu yang aneh jika ternyata terdapat banyak kepincangan-kepincangan di dalam pengimplementasian kebijakan itu. Baik analisis kebijakan maupun pengembangan kebijakan, keduanya lahir untuk merespon realitas social dan kepincangan-kepincangan dalam penerapan kebijakan pemerintahan itu. Salah satunya, melalui pendekatan empirik.

RUMUSAN MASALAH

Bagaimanakah bentuk Analisis Kebijakan Pemerintahan Melalui Pendekatan Empirik terhadap kebijakan pemerintahan yang telah berjalan?

LANDASAN TEOROTIS

Proses Perumusan Kebijakan Proses perumusan kebijakan dapat dikelompokkan dalam 3 tahap, yaitu: Tahap Identifikasi, tahap implementasi dan tahap evaluasi. Setiap tahap terdiri dari beberapa tahapan yang saling terkait: Secara garis besar, tahapan perumusan kebijakan dapat adalah sebagai berikut (Suharto, 1997):
a. Tahap Identifikasi (1) Identifikasi Masalah dan Kebutuhan: Tahap pertama dalam perumusan kebijakan sosial adalah mengumpul-kan data mengenai permasalahan sosial yang dialami masyarakat dan mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi (unmet needs). (2) Analisis Masalah dan Kebutuhan: Tahap berikutnya adalah mengolah, memilah dan memilih data mengenai masalah dan kebutuhan masyarakat yang selanjutnya dianalisis dan ditransformasikan ke dalam laporan yang terorganisasi. Informasi yang perlu diketahui antara lain: apa penyebab masalah dan apa kebutuhan masyarakat? Dampak apa yang mungkin timbul apabila masalah tidak dipecahkan dan kebutuhan tidak dipenuhi? Siapa dan kelompok mana yang terkena masalah? (3) Penginformasian Rencana Kebijakan: Berdasarkan laporan hasil analisis disusunlah rencana kebijakan. Rencana ini kemudian disampaikan kepada berbagai sub-sistem masyarakat yang terkait dengan isu-isu kebijakan sosial untuk memperoleh masukan dan tanggapan. Rencana ini dapat pula diajukan kepada lembaga-lembaga perwakilan rakyat untuk dibahas dan disetujui. (4) Perumusan Tujuan Kebijakan: Setelah mendapat berbagai saran dari masyarakat dilakukanlah berbagai diskusi dan pembahasan untuk memperoleh alternatif-alternatif kebijakan. Beberapa alternatif kemudian dianalisis kembali dan dipertajam menjadi tujuan-tujuan kebijakan. (5) Pemilihan Model Kebijakan: Pemilihan model kebijakan dilakukan terutama untuk menentukan pendekatan, metoda dan strategi yang paling efektif dan efisien mencapai tujuan-tujuan kebijakan. Pemilihan model ini juga dimaksudkan untuk memperoleh basis ilmiah dan prinsip-prinsip kebijakan sosial yang logis, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.
(6) Penentuan Indikator Sosial: Agar pencapaian tujuan dan pemilihan model kebijakan dapat terukur secara objektif, maka perlu dirumuskan indikator-indikator sosial yang berfungsi sebagai acuan, ukuran atau standar bagi rencana tindak dan hasil-hasil yang akan dicapai. (7) Membangun Dukungan dan Legitimasi Publik: Tugas pada tahap ini adalah menginformasikan kembali rencana kebijakan yang telah disempurnakan. Selanjutnya melibatkan berbagai pihak yang relevan dengan kebijakan, melakukan lobi, negosiasi dan koalisi dengan berbagai kelompok-kelompok masyarakat agar tercapai konsensus dan kesepakatan mengenai kebijakan sosial yang akan diterapkan.

b. Tahap Implementasi (8) Perumusan Kebijakan: Rencana kebijakan yang sudah disepakati bersama dirumuskan kedalam strategi dan pilihan tindakan beserta pedoman peraturan pelaksanaannya. (9) Perancangan dan Implementasi Program: Kegiatan utama pada tahap ini adalah mengoperasionalkan kebijakan ke dalam usulan-usulan program (program proposals) atau proyek sosial untuk dilaksanakan atau diterapkan kepada sasaran program. c. Tahap Evaluasi Evaluasi dan Tindak Lanjut: Evaluasi dilakukan baik terhadap proses maupun hasil implementasi kebijakan. Penilaian terhadap proses kebijakan difokuskan pada tahapan perumusan kebijakan, terutama untuk melihat keterpaduan antar tahapan, serta sejauhmana program dan pelayanan sosial mengikuti garis kebijakan yang telah ditetapkan. Penilaian terhadap hasil dilakukan untuk melihat pengaruh atau dampak kebijakan, sejauh mana kebijakan mampu mengurangi atau mengatasi masalah. Berdasarkan evaluasi ini, dirumuskanlah kelebihan dan kekurangan kebijakan yang akan dijadikan masukan bagi penyempurnaan kebijakan berikutnya atau permusan kebijakan baru.
.
Model-Model Analisis Kebijakan Menurut Dunn (1991), analisis kebijakan adalah ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode penelitian dan argumentasi untuk menghasilkan informasi yang relevan dalam menganalisis masalah-masalah sosial yang mungkin timbul akibat diterapkannnya suatu kebijakan. Ruang lingkup dan metoda analisis kebijakan umumnya bersifat deskriptif dan faktual mengenai sebab-sebab dan akibat-akibat suatu kebijakan. Menurut Quade (1982) analisis kebijakan adalah suatu jenis penelaahan yang menghasilkan informasi sedemikian rupa yang dapat dijadikan dasar-dasar pertimbangan para pembuat kebijakan dalam memberikan penilaian-penilaian terhadap penerapan kebijakan sehingga diperoleh alternatif-alternatif perbaikannya. Kegiatan penganalisisan kebijakan dapat bersifat formal dan hati-hati yang melibatkan penelitian mendalam terhadap isu-isu atau masalah-masalah yang berkaitan dengan evaluasi suatu program yang telah dilaksanakan. Namun demikian, beberapa kegiatan analisis kebijakan dapat pula bersifat informal yang melibatkan tidak lebih dari sekadar kegiatan berfikir secara cermat dan hati-hati mengenai dampak-dampak diterapkannya suatu kebijakan.
Analisis kebijakan pada dasarnya bertujuan untuk menghasilkan informasi dan argumen-argumen rasional mengenai tiga pertanyaan yang berkaitan dengan;

a. Fakta-fakta;

b. Nilai-nilai; dan

c. Tindakan-tindakan Berdasarkan hal tersebut, maka ada tiga model pendekatan dalam analisis kebijakan sosial, yaitu:

a. Pendekatan Empiris; b. Pendekatan Evaluatif; dan c. Pendekatan Normatif. Tabel di bawah ini menunjukkan bagaimana ketiga pendekatan tersebut beroperasi dikaitkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang mendasarinya serta jenis-jenis informasi yang dihasilkannya. Dalam kaitannya dengan tiga model tersebut, terdapat empat prosedur analisis yang dapat dijadikan patokan dalam melakukan analisis kebijakan: a. Monitoring yang dapat menghasilkan informasi deskriptif mengenai sebab-sebab dan akibat-akibat kebijakan. b. Peramalan yang dapat menghasilkan prediksi atau informasi mengenai akibat-akibat kebijakan di masa depan. c. Evaluasi yang dapat menghasilkan informasi mengenai nilai atau harga dari dampak-dampak kebijakan yang telah lalu maupun di masa datang. d. Rekomendasi yang dapat memberikan preskripsi atau informasi mengenai alternatif-alternatif atau kemungkinan-kemungkinan yang ditimbulkan dari suatu kegiatan. Model Pendekatan Empirik Model pendekatan ini didasarkan pada realitas empirik yang bersifat kausal apalagi hal itu bersufat kasus. Jika model ini dilakukun oleh karena dengan pengalaman yang berulang terjadi dapat membentuk suatu pengetahuan yang mengandung kebenaran apalagi hal itu diikuti dengan upaya penyelidikan dengan mengaplikasikan metode yang tepat. Dan akan lebih tepat lagi hasil analisanya. Jika persoalan politik yang dianalisa adalah persoalan kebijakan yang mengandung fakta kausalitas dan apalagi bersifat kasus. Dalam menggambarkan suatu model analisis perlulah dilihat tentang hubungannya dengan kasus dan pengaruh-pengaruhnya terhadap kebijakan umum. Analisis didasarkan pada argumen yang berlaku yang diambil dari empirisme kausal ke dalam pengambilan keputusan. Dalam argumen kausal informasi terdiri dari satu atau lebih pernyataan faktual atau laporan-laporan tentang hal-hal yang menyangkut ruang lingkup kebijakan itu. Kegunaan dari argumen sebab akibat pada intinya untuk menafsirkan informasi dalam model penjelasan, informasi dibawa pada tuntutan kekuatan-kekuatan generatif non manusia ( sebab ) dan hasil-hasilnya ( akibat ). Dalam hal ini kita dapat melihat dari dua hal : persaingan mengenai pedoman kebijakan yang didukung atau tidaknya oleh teori ilmiah, adanya alasan kausal serta tindakan persuasif yang mengarah pada pembelaan pedoman atau rekomendasi.
Analisis kebijakan adalah suatu model konseptual yang subtansinya menilai tuntunan yang arahnya mengisyaratkan efektifitasnya suatu kebijakan guna menghindari beberapa macam faktor yang dapat mempengaruhi efektifitas keputusan yang diambil oleh pengambil dan pelaksana kebijakan. Analisis kebijakan dapat menerima intuisi, kearifan dari kebijakan itu sendiri namun bila ditemui adanya beberapa faktor subyektif yang mencakup aspek legitimasi dari analisis kebijakan yang tidak relevan dengah kebijakan patut mendapat kecurigaan besar, karena unutk mempertanggujawabkannya adalah hal yang tidak mudah. Para analisis dalam usahanya memahami dan eksplanatori hanya kepentingan sekunder untuk menggunakan metode-metode analisis yang layak diterima selain dari tujuan pokok dari pekerjaan para analisis. Analisa dalam bentuk eksplanatori adalah untuk mengembangkan dan menguji proposisi umum yang menjelaskan kebijakan publik. CONTOH KASUS Data dan janji-janji pemerintahan SBY-JK yang telah dituangkan dalam Peraturan Presiden No.7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2004 -2009 atau RPM (Sumber Bappenas). Yang perlu dianalisis adalah, apakah data-data selama 4 tahun itu, terutama yang berkaitan harga benar-benar turun atau tidak, dan prestasi naik benar-benar naik atau tidak. Kemudian ketika janji itu dibandingkan dengan data pencapaian yang telah diperoleh oleh Pemerintah, apakah janji terpenuhi, atau sebaliknya belum berhasil membawa janji-janji dalam memajukan bangsa ini. Misalnya tentang jumlah penduduk miskin. Jumlah Penduduk Miskin Salah tujuan utama pendirian negara Republik Indonesia adalah menciptakan kesejahteraan rakyat yang tercatup dalam UUD 1945. Fenomena kemiskinan merupakan hal yang tidak bisa dihindari meskipun di negara semaju Amerika, Jepang, Jerman dan Korea. Yang menjadi tolak ukur adalah seberapa besar rasio penduduk miskin di suatu negara dan seberapa banyak angka kemiskinan yang mengancam harkat dan martabat manusia yang seutuhnya.
Berikut kutipan janji pemerintah dalam RPM 2004-2009 Sasaran pertama adalah pengurangan kemiskinan dan pengangguran dengan target berkurangnya persentase penduduk tergolong miskin dari 16,6 persen pada tahun 2004 menjadi 8,2 persen pada tahun 2009 dan berkurangnya pengangguran terbuka dari 9,5 persen pada tahun 2003 menjadi 5,1 persen pada tahun 2009.

Penduduk Miskin____Jumlah___          Persentase___          Catatan
2004_______________36.1 juta___16.6%
2005_______________35.1 juta___16.0%______Februari 2005
2006_______________39.3 juta___17.8%______Maret 2006
2007_______________37.2 juta___16.6%______Maret 2007
2008_______________35.0 juta___15.4%______Maret 2008
2009________________________8.2%_________?
Sumber data: Janji Menurunkan Angka Kemiskinan : RPM 2004-2009 Fakta Angka Kemiskinan : BPS 2008 Data-data di atas merupakan data dari lembaga pemerintah yakni Badan Pusat Statistik yang menunjukan angka kemiskinan Indonesia. Jelas, dengan kondisi ekonomi saat ini, janji SBY bersama Demokrat untuk mengurangi angka kemiskinan hingga 8.2% pada tahun 2009 hanyalah sekadar janji yang tidak realistis atau tidak sungguh-sungguh dalam mengelola negara. Hal ini sangatlah tidak efisien bagi pengelola negara ini, dari anggaran Rp 370 triliun (2004) menjadi lebih Rp 1.000 triliun (2008), pemerintah hanya mampu menurunkan 1.1 juta jiwa penduduk miskin. Anggaran yang naik lebih 270 persen hanya mampu menurunkan 3% penduduk miskin. Apakah ini merupakan prestasi? Anggaran yang besar yang diperoleh pajak rakyat dan hasil kekayaan alam Indonesia tidak mampu mensejahterakan rakyat, namun hanya mampu mensejahterakan para konglomerat, pejabat pemerintah dan para dewan terhormat. Salah satu faktor adalah inefisiensi anggaran seperti tetap mensubsidi pengusaha kaya dan pemilik modal asing.

BAB III

Kesimpulan

Angka penduduk miskin pada tahun 2008 merupakan hasil perhitungan hingga Maret 2008, padahal pada bulan Mei 2008 terjadi kenaikan harga BBM hingga 30% yang menambah angka kemiskinan (jauh di atas 35 juta jiwa). Dan meskipun pada bulan Desember dan Januari terjadi penyesuian harga BBM, jumlah penduduk miskin masih tinggi ketika begitu banyak pekerja yang di PHK. Bahkan berdasarkan perhitungan Universitas Gadjah Mada, jumlah rakyat miskin hingga September 2008 mencapai 36,8 juta. Selain itu, sangat ironis bahwa pemerintah masih menggunakan standar penduduk miskin yakni masyarakat yang memiliki penghasilan dibawah USD 1 per hari. Padahal, dari anjuran dan standar Bank Dunia, standar penduduk miskin adalah berpenghasilan dibawah USD 2 dolar per hari. Jika pemerintah mau dengan jujur menggunakan standar tersebut, maka hampir 100 juta penduduk Indonesia adalah golongan miskin. Namun, rupanya pemerintah saat ini tidak mau mengakui hal yang tidak benar ini

DAFTAR PUSTAKA

http://www.aigrp.anu.edu.au diakses tanggal 10 Juni 2010

http://www.csrindonesia.com diakses tanggal 10 Juni 2010

http://www.detik.com diakses tanggal 10 Juni 2010

http://www.indosdm.com  diakses tanggal 12 Juni 2010

http://www.legalitas.org diakses tanggal 12 Juni 2010

One Response to “Rumusan Arah Reformasi Indonesia Dalam Kebijaksanaan”

  1. Horas….

    Menjuah-juah…

    jahow….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: